Pemerintahan Prabowo-Gibran Hadirkan Babak Baru Pembangunan di Papua

Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Papua Selatan.(Antara)

Upaya percepatan pembangunan di Tanah Papua kini menunjukkan hasil nyata di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam satu tahun masa pemerintahan, berbagai program strategis telah diarahkan untuk membuka keterisolasian wilayah, memperkuat ekonomi lokal, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di ujung timur Indonesia.

Aktivis Papua Charles Kossay menilai keseriusan pemerintah pusat dalam membangun Papua bukan sekadar retorika, melainkan langkah konkret yang telah berjalan secara terukur. Menurutnya, Papua kini ditempatkan sebagai prioritas nasional dengan dukungan kebijakan dan kelembagaan yang lebih kuat.

"Komitmen Presiden Prabowo bukan sekadar janji politik, tetapi visi besar untuk memperkuat wilayah terdepan. Papua menjadi prioritas agar tercipta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan," ujar Charles dikutip pada Minggu (19/10).

Ia menambahkan, kunjungan Presiden ke Merauke, Papua Selatan, serta kunjungan Wakil Presiden ke Jayapura, memperlihatkan bahwa Papua kini benar-benar menjadi bagian dari perhatian pemerintah. “Itu bukan sekadar simbol, tapi bukti nyata kehadiran negara di wilayah perbatasan,” katanya.

Charles juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo menunjuk Wapres Gibran sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang dinilainya memperkuat koordinasi lintas kementerian dan mempercepat implementasi program pembangunan berbasis otonomi khusus.

Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi lokal, serta pendekatan keamanan yang humanis dan partisipatif. "Niat baik pemerintah harus melibatkan semua unsur masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai menyampaikan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.

“Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menangani, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix.

Velix juga menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan.

Selain itu, Velix juga menjelaskan bahwa lembaga baru yang memiliki anggota dengan latar belakang beragam ini juga akan mengurus terkait dengan beragam aspek sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan Papua. (E-3)