Swasembada di Depan Mata

Pekerja mengangkut pupuk di gudang Lini III Pupuk Indonesia, Awipari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (22/9/2025).(Antara)

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menyebut swasembada beras kini berada di depan mata. Indonesia yang pernah mencapai swasembada beras terakhir pada 2019, kini berkesempatan untuk kembali menggapai hal tersebut.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memenuhi target terwujudnya swasembada pangan nasional, khususnya beras. Arahan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri yang membahas ketahanan pangan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, (9/10).

Merespons hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan target swasembada pangan akan tercapai dalam waktu dekat.

"Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang, dua bulan ke depan Insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Tapi mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrem," ujar Amran.

Menurutnya, percepatan target tersebut diiringi dengan capaian produksi yang menggembirakan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional hingga November 2025 mencapai 33,1 juta ton, dan diperkirakan meningkat menjadi 34 juta ton di akhir tahun. Angka tersebut naik 4 juta ton jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Ini menarik, produksi kita oleh FAO diprediksi kenaikannya adalah nomor dua terbesar dunia setelah Brasil," imbuh Amran.

Kepala Negara, kata Amran, juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Selain peningkatan produksi, pemerintah telah mencatat perbaikan indikator kesejahteraan petani. 

Amran menjelaskan Nilai Tukar Petani (NTP) kini mencapai 124,36. Nilai tersebut melampaui target pemerintah sebesar 110. Sementara itu, harga beras mengalami deflasi 0,13% pada September 2025 yang merupakan pertama kali dalam lima tahun terakhir.

Kinerja positif tersebut menjadi dasar optimisme bagi sektor pertanian untuk melanjutkan penguatan di subsektor lainnya. Setelah capaian produksi beras menunjukkan peningkatan, pemerintah mulai menyiapkan langkah lanjutan guna memperluas hasil serupa pada komoditas strategis lainnya.

"Ini mimpi-mimpi besar kita, sektor pertanian. Setelah pangan, kita amankan, Insya Allah tahun ini aman, kemudian kita bergerak ke perkebunan dan hortikultura, nanti bergerak terakhir di peternakan. Kita akan selesaikan satu per satu," imbuhnya.

Kemandirian Pangan

Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Lilik Soetiarso mengakui kinerja produktivitas pertanian, khususnya beras, mengalami banyak kemajuan dalam setahun terakhir.

Ia menilai capaian swasembada pangan saat ini merupakan hasil dari kerja terintegrasi lintas lembaga dan kementerian. Dengan komitmen kuat pemerintah, tren positif produktivitas padi menunjukkan arah yang jelas menuju kemandirian pangan nasional. 

"Kita melihat konsistensi pemerintah, mulai dari kebijakan, regulasi, infrastruktur hingga dukungan institusi, semuanya mengarah pada tujuan swasembada pangan. Dukungan anggaran besar dan koordinasi lintas sektor menunjukkan keseriusan pemerintah,” kata Lilik.

Tidak hanya itu, ia juga menyoroti salah satu program pertanian yang sangat dirasakan masyarakat yakni peluncuran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyerapan hasil panen petani melalui bantuan pangan. Hal itu terbukti mampu menyeimbangkan suplai dan permintaan di lapangan.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa tantangan ke depan tidak hanya terletak pada upaya mempertahankan swasembada, tetapi juga pada langkah besar menuju kedaulatan pangan nasional 2045. 

Untuk itu, ia menilai sangat penting pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian, seperti penguatan infrastruktur pangan, sistem distribusi yang efisien, serta ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Upaya itu perlu terus diperkuat secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

"Swasembada pangan ini adalah hasil kerja bersama yang perlu dijaga, namun target jangka panjang kita adalah kedaulatan pangan. Presiden sudah menegaskan kedaulatan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara," ujarnya.

Pupuk Bersubsidi

Salah satu faktor suksesnya swasembada beras di antaranya adalah lancarnya penyaluran pupuk bersubsidi. 

Menteri Pertanian mengakui terdapat 2.039 kios pupuk yang kedapatan melakukan kecurangan dengan menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun demikian, ia menegaskan praktik pengecer nakal itu tidak akan mengganggu pertanaman petani. 

"Kita sudah perhitungkan semuanya. Langkah ini akan menguntungkan petani, karena puncak musim tanam akan berlangsung pada Desember hingga Januari. Kios yang melakukan pelanggaran akan dicabut izinnya, diganti dengan kios baru yang berizin resmi sehingga ke depan tidak ada lagi pupuk subsidi dijual dengan harga di atas HET," kata Amran usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) tata kelola pupuk subsidi, Senin (13/10).

Ia menambahkan, langkah tegas pemerintah dalam mencabut izin 2.039 kios pupuk bermasalah justru akan memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih bersih, transparan, dan berpihak pada petani. Untuk itu, dirinya menyebut tindakan itu tidak akan mengganggu kegiatan pertanaman maupun ketersediaan pupuk di lapangan.

"Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali, dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran," tegasnya. (E-1)