Satu Tahun Prabowo-Gibran, Aliansi Ekonom Indonesia Sampaikan Tujuh Rekomendasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyampaikan tujuh rekomendasi atau yang mereka sebut sebagai desakan darurat ekonomi sebagai refleksi atas satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. AEI menilai arah ekonomi nasional masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang perlu segera dikoreksi agar visi pembangunan dapat berjalan berkelanjutan dan berkeadilan.

AEI merupakan forum kolaboratif yang beranggotakan ekonom profesional dan akademisi lintas kampus. Aliansi ini terbentuk sebagai wadah partisipasi gotong royong dalam mendorong kebijakan ekonomi yang berbasis bukti, akuntabilitas, dan integritas untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pernyataan sikapnya, AEI menyoroti dua persoalan utama yang masih membayangi ekonomi nasional, yakni misalokasi sumber daya dan lemahnya tata kelola institusi penyelenggara negara.

“Kedua hal ini terus melahirkan kebijakan yang tidak efisien, melemahkan kapasitas negara dalam melayani publik, dan menurunkan kepercayaan terhadap arah pembangunan ekonomi Indonesia,” tulis pernyataan AEI dikutip pada Rabu (22/10/2025).

Aliansi ini menilai, di tengah klaim stabilitas ekonomi, sejumlah indikator menunjukkan tanda kelelahan struktural, seperti produktivitas menurun, daya beli masyarakat melemah, kapasitas fiskal menyempit, dan kesenjangan sosial meningkat. Satu tahun pemerintahan dinilai lebih mencerminkan konsolidasi kekuasaan ketimbang konsolidasi kebijakan.

AEI mendorong pemerintah melakukan koreksi mendasar dengan menata ulang prioritas anggaran menuju peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran; memulihkan independensi lembaga teknokratis; memperkuat kapasitas daerah; serta menata kembali peran aparat militer dan kepolisian agar tidak tumpang tindih dengan urusan ekonomi dan sipil.

Menurut AEI, reformasi tata kelola berbasis bukti, akuntabilitas publik, dan disiplin ekonomi hijau menjadi prasyarat minimum untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Hanya dengan langkah tersebut, visi Indonesia Emas dapat bergerak dari slogan menuju kenyataan yang adil dan berkelanjutan,” tulis AEI.

AEI juga menegaskan bahwa koreksi dini dan kepemimpinan yang berani mengembalikan integritas kebijakan akan menjadi warisan terbaik pemerintahan saat ini.

Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) dari AEI

1. Perbaikan Misalokasi Anggaran Nasional

Selama satu tahun terakhir, APBN masih diarahkan secara tidak proporsional ke proyek-proyek besar yang padat modal, sementara ruang fiskal untuk pelayanan dasar di daerah justru menyusut akibat pemotongan transfer ke daerah. Pada UU APBN 2026 yang baru disahkan, program-program populis mendapat 41 persen dari belanja nasional, sedangkan nilai transfer ke daerah (TKD) turun sebesar 25 persen, padahal 73 persen penerimaan pemerintah kabupaten/kota berasal dari TKD.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadikan ikon pemerataan gizi pada praktiknya menunjukkan lemahnya perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Banyak daerah melaporkan keterlambatan penyaluran, tumpang tindih dengan program bantuan sosial lain, serta minimnya pengawasan kualitas pelaksanaan, termasuk berbagai kasus keracunan yang dialami ribuan anak-anak.

Di sisi lain, berbagai inisiatif pembangunan seperti proyek food estate dan ekspansi tambang nikel di wilayah timur dilakukan tanpa analisis lingkungan memadai dan belum terbukti mensejahterakan ekonomi lokal. Akibatnya, misalokasi anggaran memperparah misalokasi sumber daya dengan mengorbankan lingkungan hidup dan potensi ekonomi jangka panjang seperti pertanian berkelanjutan dan ekowisata.

2. Penguatan Independensi dan Transparansi Lembaga Negara

AEI mencatat melemahnya lembaga teknokratis akibat intervensi politik serta penempatan pejabat yang tidak berbasis kompetensi. Ketika lembaga negara kehilangan otonomi dan integritas, kredibilitas data dan kebijakan ekonomi pun ikut tergerus. Padahal, keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keuangan, statistik, dan pengawasan korupsi.

3. Penghentian Dominasi Negara yang Melemahkan Ekonomi Lokal

Rantai pasok dan akses pembiayaan terkonsentrasi pada entitas besar yang terafiliasi kekuasaan. Sebagai contoh, Koperasi Merah Putih yang memiliki dukungan politik dan akses modal besar dapat mendominasi pasar dan jaringan distribusi, sehingga produk UMKM lokal sulit bersaing baik dari sisi harga maupun volume. Akibatnya, potensi UMKM yang tumbuh secara organik dapat terdesak oleh skema yang seolah inklusif namun secara struktural menciptakan ketimpangan.

4. Deregulasi dan Penyederhanaan Birokrasi

Peringkat Indonesia dalam IMD World Competitiveness Center 2025 turun dari posisi 27 (tahun 2024) ke posisi 40 dari 69 negara. Meski pemerintah sering menyoroti reformasi izin dan digitalisasi, praktik di lapangan masih menunjukkan tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, dan praktik mafia perizinan.

Persoalannya bukan pada aturan, melainkan implementasi yang tidak transparan dan rentan intervensi. Akibatnya, biaya transaksi tinggi dan kepercayaan dunia usaha terhadap komitmen reformasi birokrasi menurun.

5. Penanganan Ketimpangan Ekonomi dan Sosial

Rasio Gini meningkat dari 0,38 menjadi 0,40; tingkat kemiskinan ekstrem masih di atas target RPJMN; dan ketimpangan wilayah antara Jawa dan Kawasan Timur Indonesia memburuk. Pertumbuhan belum diikuti pemerataan kesejahteraan.

Pemerintah perlu membangun kebijakan redistributif yang lebih berani, bukan hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga sistem perpajakan progresif, subsidi tepat sasaran, dan penguatan kapasitas daerah.

6. Kebijakan Berbasis Bukti dan Proses Tekokratis

AEI menilai pengambilan keputusan fiskal, moneter, dan sektoral selama setahun terakhir lebih dipengaruhi tekanan politik ketimbang kajian empiris. Program populis dijalankan tanpa analisis keberlanjutan fiskal yang jelas.

Kebijakan yang tidak berbasis data dan bukti melemahkan disiplin anggaran, mengancam kredibilitas fiskal, dan menggerus stabilitas makroekonomi jangka panjang.

7. Pembersihan Tata Kelola dari Konflik Kepentingan dan Perburuan Rente

Sektor strategis seperti energi, infrastruktur, dan sumber daya alam masih dikuasai jaringan kepentingan tumpang tindih. Dalam satu tahun terakhir, peran militer dan kepolisian semakin aktif dalam urusan sipil dan ekonomi, mulai dari proyek infrastruktur hingga pengamanan rantai pasok pangan dan tambang.