Prabowo Batalkan Kunjungan Kenegaraan ke China

Presiden Prabowo Subianto batal memenuhi undangan Pemerintah China. Prabowo ingin memastikan kondisi dalam negeri aman dan mencari solusi atas dinamika yang terjadi saat ini.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan permohonan maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok," kata Mensesneg Prasetyo Hadi dalam keterangannya, Sabtu (31/8).

Prasetyo menegaskan komitmen Prabowo untuk dapat menyelesaikan dinamika yang terjadi di dalam negeri. Prabowo ingin memimpin langsung pemenuhan solusi atas masalah di dalam negeri.

"Karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung, beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, ingin memimpin secara langsung mencari penyelesaian terbaik," jelas dia.

Prabowo sedianya hadiri dalam parade militer China pada 3 September mendatang.

Dalam acara ini, China mengundang 26 kepala negara dan pemerintah negara asing untuk hadir di parade militer.

Acara tersebut juga direncanakan dihadiri juga oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un.

Demo terjadi di sejumlah titik di Jakarta bahkan di berbagai daerah. Massa menyerang Mako Brimob PMJ Kwitang Jakarta sebagai protes atas tewasnya driver ojol, Affan Kurniawan, karena dilindas rantis polisi.

Massa lain menyerang gedung DPR RI. Ada pula yang merusak sejumlah kantor polisi di Jakarta. Massa juga merusak dan membakar halte Transjakarta.

Di berbagai daerah, massa ada yang membakar kantor DPRD, merusak mass MPR, dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah. "Dalam situasi seperti ini saya mengimbau semua masyarakat untuk tenang untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita," kata Prabowo dalam video yang diterima, Jumat (29/8).

Demonstrasi merupakan hak warga negara dalam berdemokrasi. Untuk kepentingan bersama, sebaiknya demonstrasi dilakukan secara damai tanpa aksi penjarahan dan perusakan fasilitas publik.