Menlu AS: Tidak akan Ada Negara Palestina

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.(Anadolu)

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut pembentukan negara Palestina tidak akan pernah terwujud melalui langkah politik sepihak sejumlah negara Eropa. Dia menyampaikan hal tersebut saat menyinggung langkah Prancis dan beberapa negara lain yang berencana mengakui kedaulatan Palestina.

AS menolak ikut serta dalam gelombang kecaman internasional terhadap upaya pemerintahan Israel yang mendorong aneksasi Tepi Barat dengan tujuan menggagalkan terbentuknya negara Palestina yang merdeka.

Rubio menyebut Washington sejak awal sudah memperingatkan deklarasi kecaman hanya akan memicu langkah balasan dari Israel. Menurutnya, wacana aneksasi Tepi Barat yang kini menguat di tubuh pemerintahan Israel merupakan konsekuensinya.

“Kami sudah mengatakan kepada semua negara itu sebelum mereka melakukan langkah ini. Tidak akan ada negara Palestina, karena bukan begitu cara negara Palestina bisa terwujud, hanya dengan menggelar konferensi pers di suatu tempat," kata Rubio di Ekuador.

"Kami juga sudah memperingatkan bahwa hal ini akan memicu aksi balasan dan justru akan membuat gencatan senjata semakin sulit,” imbuh Rubio.

Dia menuding sikap sejumlah negara Barat yang memberi legitimasi kepada Otoritas Palestina justru memperburuk situasi. Rubio mengklaim langkah itu malah bakal menguatkan posisi Hamas di Gaza. 

Sebagai contohnya ia menyebut ketika Prancis mengumumkan rencana pengakuan terhadap Paestina, Hamas langsung meninggalkan meja perundingan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadwalkan pertemuan di PBB pada 22 September mendatang sebagai ajang resmi untuk mengakui negara Palestina. Macron menegaskan rencana itu didorong oleh kondisi kemanusiaan yang kian memburuk serta kebuntuan politik dengan Israel.

Di sisi lain, kubu sayap kanan Israel juga semakin vokal. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich beberqpa hari lalu menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat demi mengubur ide negara Palestina.

Memburuknya sikap di pemerintahan Israel itu merespons langkah Prancis disusul Belgia, Kanada, dan Australia yang bakal mengakui Palestina.

Negara Timur Tengah pun memberi respons terhadap rencana Israel menganeksasi Tepi Barat.

Uni Emirat Arab, yang pada 2020 menjalin normalisasi bersejarah dengan Israel melalui Abraham Accords, menyebut wacana aneksasi sebagai garis merah yang dapat merusak perjanjian tersebut. Padahal, kesepakatan tersebut sebelumnya dianggap sebagai pencapaian diplomatik besar. (AFP/I-1)