ITB Ikut Aksi ke DPR Kawal Tenggat 17+8 Tuntutan Rakyat

KABINET Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung mendukung desakan 17+8 Tuntutan Rakyat ke pemerintah. Sebanyak 40 orang mahasiswa ITB berangkat dari Bandung untuk bergabung dengan aksi mahasiswa dan koalisi masyarakat di depan gedung DPR, Jakarta, hari ini, 5 September 2025.

“Kami dan kawan-kawan dari universitas lain itu untuk membersamai koalisi masyarakat juga mendesak 17 tuntutan yang hari ini menjadi deadline,” kata Ketua Kabinet KM ITB Farrel Faiz Firmansyah saat dihubungi pada Jumat, 5 September 2025.

Menurut dia, tuntutan tersebut bukan hanya milik segelintir orang sehingga harus dikawal bersama termasuk oleh mahasiswa. Alasan KM ITB mendukung karena tuntutan itu sudah ramai dan menjadi arus utama sejauh ini. Sebagian dari 17+8 Tuntutan Rakyat, menurut Farrel, ada yang sama dengan desakan KM ITB berdasarkan hasil kajian masalah bangsa.

Selain mendesak tuntutan, kedatangan KM ITB juga untuk memperkuat jaringan bersama mahasiswa lain dan elemen masyarakat sipil. Karena dari hasil evaluasi, pergerakan mahasiswa dan masyarakat beberapa hari lalu dinilai masih terpolarisasi.

“Makanya kami ingin coba untuk menjadi satu supaya dalam koalisi ini ada mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang menggerakkan juga,” ujar Farrel. 

Sebelumnya, saat aksi damai di dalam kampus ITB Jalan Ganesha, Selasa 2 September 2025, KM ITB dalam pernyataan sikapnya menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran dan menyeluruh.

Termasuk, kata dia, mengenai kenaikan tunjangan-tunjangan yang tidak sesuai dengan kinerja dalam mewujudkan keadilan sosial melalui ekonomi kerakyatan. Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera mencabut dan merevisi kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti Undang-undang TNI, RKUHAP, dan skema ketenagakerjaan.

KM ITB juga menolak segala bentuk intervensi militer ke ranah sipil serta menuntut militer untuk kembali ke barak. Selain itu, mereka menuntut reformasi institusi keamanan dan ketahanan di Indonesia secara mengakar dan menyeluruh.

Mahasiswa ikut mengutuk keras represifitas dan kekerasan yang dilakukan oleh institusi polisi kepada masyarakat Indonesia, khususnya tindakan-tindakan yang memakan korban selama demonstrasi.

Sejauh ini, menurut Farrel, KM ITB tidak mendapat undangan atau informasi dari DPR juga presiden untuk datang ke Istana Negara. Adapun dari pihak lain seperti Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi pernah mengundang pada Selasa 2 September 2025, namun mereka menolak datang. Alasannya karena situasi dan kondisi di masyarakat belum jelas.

“Undangannya juga nggak jelas, nggak ada surat resmi dan poin-poin bahasannya,” kata dia. Mahasiswa dari beberapa kampus besar seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, juga menolak hadir.

KM ITB dan beberapa elemen mahasiswa lain menolak undangan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Mereka mau menggelar dialog terbuka dengan mahasiswa di Gedung Sate, Bandung, pada Rabu, 3 September 2025.

Alasan mahasiswa menolak, kata dia,, karena dialog itu hanya melibatkan mahasiswa, tidak ikut mengundang juga kalangan lain seperti komunitas, organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan kelompok lain.