APBD-P 2025 Makassar Disahkan Secara Virtual, Ada Efisensi Rp555 M

(MI/Lina Herlina)

DI tengah bayangan musibah kebakaran Gedung DPRD, Pemerintah Kota Makassar dan DPRD menunjukkan komitmen  dengan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 senilai Rp5,128 Triliun secara virtual, Kamis (4/9/2025). 

Rapat Paripurna penting ini terpaksa digelar secara hybrid. Layar-layar komputer dan ponsel menjadi saksi, para anggota dewan dan jajaran eksekutif pemerintah kota yang terhubung secara virtual. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Makassar, Supratman, bersama Wakil Ketua Andi Suharmika dan Anwar Faruq dari lokasi yang terpisah.

Dari Balai Kota, Wali Kota Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dan Sekretaris Daerah Zulkifly Ananda juga mengikuti melalui sambungan daring, menunjukkan adaptasi di tengah musibah.

Dalam rapat itu, disepakati total APBD-P 2025 senilai Rp5,128 triliun. Angka ini merupakan hasil penyesuaian dari kondisi riil keuangan daerah. Rinciannya, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp4,898 triliun dan Belanja Daerah Rp5,128 triliun.

Selisih defisit sebesar Rp230,19 miliar akan ditutup seluruhnya melalui Pembiayaan Daerah, menyisakan Rp0 untuk pengeluaran tambahan.

Wali Kota Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi mendalam. "Meskipun dalam suasana keterbatasan akibat tragedi terbakarnya gedung DPRD, berkat kebersamaan dan kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, semua proses dapat kita lalui bersama," ujarnya.

Appi, sapaan akrabnya, mengakui proses pembahasan yang menguras energi dan pemikiran. Namun, ia menegaskan bahwa dinamika dan bahkan musibah justru mematangkan kebersamaan. 

"Setiap dinamika yang berkembang dibahas dengan keterbukaan untuk membangun persepsi yang sama demi kepentingan masyarakat," tuturnya.

Penetapan angka Rp,1 triliun tersebut, berangkat dari paparan detail Wali Kota sehari sebelumnya. Saat itu, Appi menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah harus dikoreksi dari target semula Rp5,384 triliun jadi Rp4,898 triliun, artinya terjadi penurunan Rp485 miliar atau 9,02 persen.

Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan PAD dari Rp2,484 triliun jadi Rp2,177 triliun. Turun Rp306,76 miliar atau 12,35% akibat kebijakan subsidi listrik pusat dan penyesuaian bagi hasil pajak.

Selain itu, dana transfer juga turun, dari Rp2,900 triliun jadi Rp2,721 triliun. Turun Rp179,13 miliar atau 6,18%.

Dampaknya, Belanja Daerah pun harus diefisienkan secara total sebesar Rp555 miliar, dari sebelumnya Rp5,684 triliun. 

Efisiensi dilakukan dengan sangat hati-hati, lanjut Appi. "Belanja modal dipangkas signifikan sebesar Rp496,83 miliar atau 33,64 persen untuk proyek yang diperkirakan tidak tuntas tahun ini, seperti pembangunan Solar Panel dan Kawasan Karebosi," tukasnya.

Demikian pula belanja tak terduga dikurangi 75% dari Rp40 miliar, jadi Rp10 miliar.

Appi menegaskan, efisiensi sama sekali tidak menggeser fokus pada program-program yang langsung menyentuh rakyat. Pembangunan stadion, sekolah, dan puskesmas tetap prioritas.

Begitu pula dengan program kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di pulau, Universal Health Coverage (UHC), pemberian seragam sekolah gratis, penguatan UMKM, dan Makassar Creative Hub dipastikan terlindungi dan akan berjalan sesuai target.

Pengelolaan keuangan yang transparan dan penuh sinergi ini menjadi penutup yang manis untuk proses pembahasan yang penuh ujian. 

"Mari kita tetap menjaga kondisi sosial dan stabilitas keamanan di Kota Makassar, demi kemajuan kota tercinta," pungkasnya. (H-1)