Antrean Edukasi Parlemen Mengular hingga 2026

Antrean giliran mengikuti Program Edukasi Parlemen mengukar hingga 2026.(Dok. DPR RI)

Bus besar memasuki Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen Senayan. Bukan massa aksi, melainkan rombongan pelajar dan mahasiswa yang mengikuti Program Edukasi Parlemen. Kegiatan yang digagas DPR RI itu kini menjadi magnet baru bagi publik dari seluruh Indonesia.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Setjen DPR RI M. Najib Ibrahim, dalam sebulan terdapat 30-40 rombongan peserta dari berbagai jenjang, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, juga dari ormas dan majelis taklim. “Publik ingin lebih mengenal DPR, tahu sejarahnya, mekanisme kerja, hingga melihat langsung wakil rakyat bersidang,” ujar Najib di Jakarta.

Slot Harian Terbatas, Antrean Panjang

Lonjakan minat berbanding terbalik dengan kapasitas layanan. Bagian Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI hanya mampu menerima 2–3 rombongan per hari, sementara pendaftaran dilakukan lewat surat atau laman resmi dpr.go.id. Akibatnya, daftar tunggu kini mengular hingga April 2026.

Andra, siswa SMA Al-Wildan Tangerang Selatan, mengaku tetap antusias meski jadwal kunjungannya baru didapat untuk Januari 2026. “Saya nggak apa-apa menunggu. Pengen tahu sejarah dan proses demokrasi di Indonesia,” ucapnya.

Data Humas DPR mencatat, 2024 terdapat 24.546 peserta, dan hingga pertengahan 2025 sudah mencapai 20.282 orang. Maher Gibran, siswa MI Soebono Mantofani, menyebut kegiatan ini “sangat positif dan menumbuhkan kesadaran tentang parlemen.”

Wujud Partisipasi Publik

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyebut antusiasme masyarakat ini sebagai bentuk partisipasi publik yang sehat. “Dengan memahami proses di DPR, masyarakat akan lebih aktif berkontribusi dalam demokrasi,” katanya.

Indra juga mengapresiasi Biro Humas dan Protokol yang baru saja meraih penghargaan Silver Winner (Ruang Virtual Pelayanan Informasi Publik) dan Bronze Winner (Pengelolaan Informasi Publik) pada Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025. “Ini bagian dari langkah menuju Parlemen Modern dengan keterbukaan informasi sebagai indikator utama,” tegasnya.

Sepanjang tahun 2025, Sekretariat Jenderal DPR RI juga meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Pada Februari, Biro Pemberitaan Parlemen menerima penghargaan dari Indoposco sebagai Website Lembaga Negara Paling Dinamis, dinilai unggul dalam menyajikan informasi publik yang mutakhir dan mudah diakses. Majalah Parlementaria juga meraih Bronze Award pada ajang Public Relation Indonesia Awards 2025. Enam edisi perdananya bahkan telah menjadi koleksi Museum DPR, sedangkan edisi pertama tahun 1969 kini tersimpan di Library of Congress Amerika Serikat.

Prestasi lain datang dari Asia Pacific Broadcasting Award 2025, di mana TVR Parlemen dianugerahi penghargaan kategori Government Streaming atas komitmen dalam menyiarkan langsung persidangan DPR sebagai bentuk transparansi publik. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menyebut penghargaan itu sebagai bukti komitmen terhadap inisiatif Open Parliament.

Pada Juni 2025, Indonesia Development Award for Society (IDEAS) 2025 juga memberikan tiga penghargaan kepada Setjen DPR. Program Parlemen Kampus dinilai berkontribusi positif terhadap pendidikan politik kaum muda, TVR Parlemen diapresiasi pada subkategori Tata Kelola untuk kategori ESG, dan Bagian Humas memperoleh penghargaan untuk kampanye DPR Baru Harapan Baru. Dalam bidang kearsipan, DPR menempati peringkat pertama nasional versi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai pengawasan kearsipan 94,26 (AA) dan digitalisasi arsip 98,09 (AA).

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Desy Ratnasari menyambut positif deretan penghargaan tersebut. Ia menegaskan pentingnya agar setiap program pelayanan informasi benar-benar memberi manfaat nyata bagi publik. “Jangan sampai hanya dibangun tapi tidak digunakan. Penghargaan baru bermakna jika dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Desy.

Antrean panjang program Edukasi Parlemen menunjukkan semangat baru partisipasi masyarakat dalam mengenal lembaga legislatif. Namun di sisi lain, lonjakan peminat yang belum diimbangi kapasitas layanan menandai perlunya langkah strategis agar keterbukaan dan pendidikan politik yang sedang tumbuh ini tidak terhambat oleh keterbatasan teknis.(RO/Z-10)